Bupati Barru Ucapkan Terima Kasih ke DPRD Atas Dukungan dan Kerjasama Menyamakan Persepsi KUA PPAS APBD 2025

BARRU - Bupati Barru Dr. (HC)  Ir. H. Suardi Saleh, M. Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Barru dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025.

Rapat Paripurna yang merupakan hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD Kab Barru bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  dan OPD di lingkungan Pemerintah Kab Barru ini dibuka oleh Ketua DPRD Barru Lukman,  T didampingi Wakil Ketua,  Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si, AFK. Majid,  ST. dihadiri Anggota-Anggota DPRD Barru dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru, Jumat 9/8/2024.

Baca juga: Penyusunan RKPD TA 2025, Ketua DPRD Mengusul Pokir Dari Hasil Reses dan Kuker

Mengawali sambutannya, Bupati Barru mengatakan, dalam forum Rapat Paripurna yang terhormat ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Barru mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota  DPRD Barru atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka menyamakan persepsi tentang KUA dan 
PPAS  APBD tahun anggaran 2025. 

"Kami sangat mengapresiasi atas kerja keras Anggota Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dalam mencermati sekaligus membahas rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2025 sehingga pada akhirnya dapat disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD", sebut Bupati.

Baca juga: Paripurna Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, Bupati Suardi Saleh Sampaikan Beberapa Hal

Dikatakan, KUA dan PPAS merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dalam penyusunannya telah mengalami penyesuaian agar substansinya terdapat keserasian dan sinergi antara kebijakan kabupaten, provinsi dan pusat, keterpaduan antara kepentingan publik dan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Baca juga: Peringkat 13 Nasional, Tingkat Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Kategori Hijau

Lebih lanjut Bupati mengurai, serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran DPRD dengan TPAD, yakni melakukan akselerasi program dan kegiatan dimana  pihak Eksekutif dan Legislatif mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan pembahasan KUA PPAS APBD 2025  berlangsung dengan baik. Diantaranya melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan proses penyusunan  KUA dan PPA untuk mematangkan program dan kegiatan pada masing masing kewenangan. 

"Persetujuan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama ini merupakan perwujudan rasa tanggung jawab DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap keberlangsungan pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten barru , dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Barru  yang dicita-citakan", terang Bupati. 

Baca juga: Selama 6 Bulan di Tahun 2023, belanja E-purchasing Pemerintah Provinsi Sulsel Capai Rp 838 Miliar

Usai penandatangan Nota Kesepakatan KUA  PPAS APBD 2025, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Tk. I terkait Penyerahan, Pemandangan Umum Fraksi dan Pembahasan Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). 

Hadir Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, Para Kabag Setda, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

(mhh/hpb)